billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Legislator DPRD DKI Apresiasi Gubernur Pramono Anung Atas Langkah Cepat Tuntaskan Masalah Infrastruktur di Jakarta Utara

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Legislator DPRD DKI Apresiasi Gubernur Pramono Anung Atas Langkah Cepat Tuntaskan Masalah Infrastruktur di Jakarta Utara
Foto: (Sumber: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau perbedaan tinggi jalan di Jalan Inspeksi Kali Duri (Air Baja) di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025). (ANTARA/HO-Pemkot Jakut).)

Pantau - Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas langkah cepat yang diambil dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah Jakarta Utara.

Salah satu fokus perhatian adalah Jalan Inspeksi Kali Duri di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, yang selama 11 tahun belum menemukan solusi akibat perbedaan ketinggian pada dua lajur jalan.

"Sudah 11 tahun jalan itu tidak ada solusi. Tapi, saya optimistis Mas Pram dengan komitmennya bisa cepat menyelesaikan persoalan itu," ujarnya.

Fokus Infrastruktur: Dari Jalan Kali Duri hingga JLNT Pluit

Ida menekankan bahwa kondisi jalan yang dibiarkan berlarut-larut berisiko membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya para pengendara.

Selain Jalan Kali Duri, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Kecamatan Penjaringan.

Menurutnya, jika JLNT Pluit difungsikan, jalur tersebut dapat tersambung hingga ke pintu Tol Pluit di Jalan Pluit Selatan Raya.

"Mas Pram punya keahlian untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sumber pembiayaan atau anggaran yang pasti ada solusi terbaik. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Pram," lanjutnya.

Beberapa sumber pembiayaan yang disebutkan sebagai opsi antara lain dana kewajiban pengembang, dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), serta sumber lainnya yang dialokasikan untuk pembangunan Jakarta.

Yakin Bisa Atasi Keterbatasan APBD

Ida juga menyampaikan bahwa nilai APBD DKI Jakarta tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp81,3 triliun mengalami penurunan, terutama akibat turunnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun demikian, ia meyakini Gubernur Pramono Anung mampu mencari solusi di tengah keterbatasan anggaran tanpa menghambat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan Gubernur Pramono terhadap pembangunan infrastruktur publik dan pelayanan untuk masyarakat kecil tidak perlu diragukan.

"Beliau tahu betul prinsip untuk pembangunan kesejahteraan dan kenyamanan warga. Memang ini luar biasa dan harus diapresiasi karena sudah berapa tahun ini harus terselesaikan, tapi sebelumnya kan terpending terus," pungkasnya.

Penulis :
Aditya Yohan