
Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa langkah menahan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berobat ke luar negeri bukan dengan membatasi kebebasan mereka, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri.
Pernyataan ini disampaikan Saleh setelah melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi Bali International Hospital (BIH), pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menekankan bahwa BIH harus mampu menunjukkan keunggulan dan perbedaan dari rumah sakit lain, serta membuktikan bahwa kualitas pelayanannya sebanding bahkan melebihi fasilitas kesehatan luar negeri.
Saleh menyatakan keyakinannya bahwa BIH mampu menjadi rumah sakit berkelas dunia setelah melihat langsung fasilitas dan teknologi alat kesehatan yang tersedia.
"Saya yakin dengan adanya fasilitas yang sangat mewah di sini. Alat kesehatan yang sangat maju, yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Jadi kalau orang mau cari itu, ya pasti datang ke sini. Itu yang saya katakan tadi, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik," ungkapnya.
Kolaborasi Strategis Antar Lembaga untuk Dorong Wisata Medis
Saleh juga menyoroti pentingnya sinergi antara Komisi VII DPR dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, BUMN yang mengelola KEK Sanur.
Meskipun secara kelembagaan Injourney berada di bawah pengawasan Komisi VI, menurut Saleh, program-program Injourney sangat terkait dengan kerja Komisi VII, khususnya dalam pengembangan sektor energi dan pariwisata.
Ia berharap Injourney tidak hanya meningkatkan pelayanannya, tetapi juga menjadi mitra diskusi strategis dalam membangun ekosistem pariwisata medis ke depan.
Menurutnya, kerja sama ini juga harus melibatkan BUMN lain seperti Garuda Indonesia, untuk memastikan kenyamanan transportasi udara bagi pasien dari luar negeri maupun daerah lain menuju BIH.
Direktur Utama Injourney, Maya Watono, sependapat dengan pandangan Komisi VII, bahwa tantangan untuk menahan sekitar dua juta WNI yang berobat ke luar negeri hanya bisa diatasi melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi dan kolaboratif.
Ia mengakui selama ini masing-masing pihak bekerja secara terpisah atau silo, sehingga tidak tercipta sinergi yang kuat.
"Diskusi yang sangat luar biasa hari ini adalah mengenai ekosistem dan kolaborasi. Bagaimana kedepannya kita juga bisa berkolaborasi secara gotong royong," ujarnya.
Maya menjelaskan bahwa ekosistem yang dimaksud mencakup seluruh rantai layanan dari hulu ke hilir, mulai dari konektivitas transportasi, fasilitas kesehatan, hingga pariwisata.
Ia menambahkan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam urusan konektivitas dan penentuan harga (pricing), dan ia berharap permasalahan ini dapat diselesaikan bersama melalui kerja sama lintas sektor.
- Penulis :
- Shila Glorya










