Pantau - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya mendukung peningkatan status banjir bandang di wilayah utara Sumatera menjadi bencana nasional, menyusul dampak luas yang ditimbulkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aspirasi Masyarakat Jadi Dasar Dukungan
Dukungan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diterima langsung oleh kader dan personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP yang telah diturunkan ke berbagai daerah terdampak.
"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," ujar Hasto.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional akan memperkuat kesadaran kolektif bahwa bencana harus dicegah, dimitigasi, dan ditangani bersama dengan semangat gotong royong.
PDIP, lanjut Hasto, siap mendukung langkah-langkah cepat pemerintah untuk mengatasi dampak bencana dan memastikan pemulihan berjalan efektif.
"Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," tambahnya.
Soroti Krisis Ekologis dan Dorong Moratorium Hutan
Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya evaluasi kebijakan jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan.
Ia menyebut bahwa banjir bandang di utara Sumatera merupakan cerminan dari bencana ekologis yang diperparah oleh praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," ucap Hasto.
PDIP disebut terus mendorong kebijakan-kebijakan lingkungan berkelanjutan, termasuk moratorium hutan dan penghentian konversi kawasan hutan menjadi lahan sawit.
"Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," tegasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
