Pantau - DPR RI kembali mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat ini bertujuan untuk menangani pemulihan pascabencana dengan skala nasional yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Rakor dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menjelaskan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk memastikan langkah-langkah pemulihan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi. Dasco menegaskan bahwa mulai hari itu, Satgas Pemerintah akan mengambil alih eksekusi di lapangan dengan fokus pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ia akan memimpin eksekusi kebijakan pascabencana di wilayah Sumatera, sementara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan berperan dalam koordinasi dan pengawasan. Satgas DPR RI juga akan menyerahkan hasil koordinasi terintegrasi kepada Satgas Pemerintah yang bertugas mengeksekusi kebijakan tersebut di lapangan.
Dasco menjelaskan bahwa tugas Satgas DPR bukanlah terlibat langsung dalam eksekusi di lapangan, tetapi lebih kepada pengawasan dan pengelolaan anggaran. "Kami memastikan bahwa koordinasi berjalan lancar dan pengawasan anggaran dilakukan dengan transparansi," tambahnya.
Mendagri Tito Karnavian juga melaporkan dalam rapat bahwa ada 12 wilayah yang masih belum sepenuhnya pulih dari bencana, yang terdiri dari tujuh wilayah di Aceh, lima di Sumatera Utara, dan tiga di Sumatera Barat. Pemulihan di wilayah-wilayah ini masih memerlukan perhatian dan percepatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Perwakilan pemerintah yang turut hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Rapat dimulai pukul 10:18 WIB dan fokus pada tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan rencana pengawasan dan eksekusi pascabencana.
- Penulis :
- Aditya Yohan
