Pantau - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mengingatkan pemerintah agar sikap terhadap konflik internasional harus berpijak pada nilai-nilai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Ia menegaskan bahwa sikap tersebut harus berlandaskan prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Mardiono mengatakan, "Kalimat tersebut bukan hanya deklarasi historis, melainkan merupakan fondasi moral sekaligus arah politik luar negeri Indonesia. Segala bentuk agresi, dominasi militer, dan pelanggaran kedaulatan pada dasarnya bertentangan dengan semangat konstitusi kita."
Ia menilai penyelesaian konflik melalui kekuatan senjata tidak sejalan dengan cita-cita perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Menurutnya, penggunaan kekuatan senjata akan membuat rakyat sipil menjadi pihak yang paling terdampak.
Ia juga menyatakan penggunaan kekuatan militer dapat melanggar integritas teritorial suatu negara serta berpotensi mencederai prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Peringatan terhadap Rapuhnya Tatanan Global
Mardiono mengingatkan bahwa jika norma internasional terus diabaikan maka tatanan global akan semakin rapuh.
Kondisi tersebut dapat menyeret dunia ke dalam situasi hukum rimba di mana pihak yang kuat menentukan segalanya.
Ia mengatakan, "Jika pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan ini dibiarkan, maka kredibilitas sistem internasional dalam melindungi kemanusiaan akan terus tergerus."
Menurutnya kondisi tersebut sangat berbahaya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Negara berkembang dinilai sangat bergantung pada stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Peran Diplomasi Indonesia
Mardiono juga mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif.
Politik bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun.
Politik aktif berarti berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
Ia menegaskan, "Dalam situasi konflik internasional, Indonesia tidak berpihak pada kepentingan geopolitik tertentu, tetapi berpihak pada perdamaian, keadilan, serta penghormatan terhadap hukum internasional."
Mardiono menilai Indonesia dapat mengambil peran yang lebih konstruktif di tengah meningkatnya eskalasi konflik global.
Peran tersebut dapat dilakukan dengan terus mengedepankan diplomasi serta menjaga jalur komunikasi antarnegara tetap terbuka.
Ia menilai reputasi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dapat menjadi modal penting dalam mendorong dialog yang inklusif.
Konsistensi Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif juga dinilai menjadi kekuatan untuk mendorong dialog antarnegara.
Mardiono menyampaikan, "Peran Indonesia sebagai jembatan komunikasi sangat dibutuhkan di tengah polarisasi global yang semakin tajam."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
