Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang sedang dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi global.
Ali Ahmad menilai gagasan yang dikaji Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat dipandang sebagai sinyal moral dari para pemimpin kepada masyarakat dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Ia menyatakan bahwa para pejabat negara perlu menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat ketika masyarakat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi.
Ali Ahmad menyampaikan bahwa "Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban".
Nilai Simbolik Pemotongan Gaji Pejabat
Ali Ahmad menjelaskan bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memiliki nilai simbolik yang kuat dalam menunjukkan teladan kepemimpinan.
Namun ia menilai secara fiskal kontribusi kebijakan tersebut terhadap anggaran negara relatif kecil.
Karena itu ia menegaskan bahwa langkah tersebut seharusnya diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali Ahmad juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia.
Dorong Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Ali Ahmad menilai wacana penghematan anggaran perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional di seluruh sektor pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa "Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran".
Menurutnya apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan maka langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh sekadar menjadi langkah administratif tanpa dampak yang lebih luas.
Ali Ahmad menegaskan bahwa prioritas utama tetap memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
Perlindungan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan, pelaku UMKM, serta sektor produktif yang paling terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan agar dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.
Ali Ahmad menegaskan bahwa "Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
