Pantau - Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai masuknya Jumhur Hidayat ke kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis
Dalam Diskusi Media Buka Fakta di Jakarta, Kamis (30/4/2026), Syahganda menyebut reshuffle kabinet pada 27 April sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Tujuannya sekaligus untuk optimalisasi kinerja Kabinet," kata Syahganda.
Ia menilai sejak awal masa kepemimpinannya, Prabowo sudah membaca tantangan besar yang dihadapi pemerintah, termasuk tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi di dalam dan luar negeri.
Masuknya Jumhur dinilai dapat mengimbangi dinamika tersebut. Dalam posisinya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, peran Jumhur disebut akan cukup menonjol.
“Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Jokowi,” ujar Syahganda.
Ia menambahkan Jumhur merupakan figur yang sulit dipengaruhi kepentingan tertentu. Proses pengangkatannya disebut telah melalui komunikasi sejak 2024 dan kembali dibahas pada Maret 2026 sebelum pelantikan.
Syahganda juga melihat komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah figur era Joko Widodo mulai menyesuaikan diri dengan kepemimpinan baru.
“Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat kayaknya memang juga nggak dianggap Kapolri ini,” tuturnya.
Dalam forum yang sama, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle kabinet selalu memunculkan pro dan kontra.
“Penunjukan menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia menambahkan sistem politik berbasis koalisi membuat pembagian kursi kabinet menjadi konsekuensi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurut dia, dinamika opini publik juga ikut memengaruhi persepsi terhadap pemerintah. Arus informasi yang tidak terkelola dapat memicu ketidakpercayaan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
