Pantau - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan satuan tugas percepatan deregulasi guna menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha di Indonesia dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.
Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus percepatan deregulasi.
"Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit," kata Prabowo.
Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo mengungkapkan dirinya kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
Menurut dia, proses perizinan usaha di Indonesia masih terlalu berlapis dan dapat memakan waktu hingga dua tahun.
Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu.
"Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," ujarnya.
Deregulasi Dinilai Cegah Korupsi
Prabowo menilai penyederhanaan regulasi perlu segera dilakukan karena aturan yang terlalu rumit dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan deregulasi juga penting untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.
Menurut Prabowo, pemerintah harus memberikan dukungan kepada pelaku usaha yang bekerja dengan baik dan mematuhi aturan.
"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu," ungkapnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
