Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting dan strategis bagi arah pembangunan nasional.
Puan Nilai KEM-PPKF Jadi Dasar Rancang Bangun APBN 2027
Puan Maharani mengatakan rapat paripurna tersebut menjadi spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kehadiran Bapak Presiden tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan KEM-PPKF merupakan rancangan awal yang menjadi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurut Puan, KEM-PPKF memiliki peran strategis karena tidak hanya berkaitan dengan postur APBN, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi.
Puan berharap KEM-PPKF 2027 dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkualitas yang tidak hanya meningkatkan produk domestik bruto, tetapi juga menyejahterakan masyarakat.
“Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah serta pelaku pasar serta ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027,” tuturnya.
Rapat Paripurna DPR Dihadiri Presiden dan Pimpinan Partai
Puan mengatakan penyampaian KEM-PPKF oleh Presiden juga menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.
“Kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN Tahun 2027,” ujarnya.
Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga, hingga ketua umum partai politik.
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF, rapat paripurna juga membahas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dan pendapat fraksi terkait RUU perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
