Pantau - Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya memperkuat fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global yang semakin kompleks melalui forum diskusi strategis lintas sektor di Jakarta.
Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital hingga perubahan sosial budaya masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Mulyanto dalam diskusi kelompok terarah bertajuk “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” di Jakarta.
Ia menegaskan politik tidak boleh hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan semata, melainkan harus menjadi sarana menghadirkan solusi dan menjaga moralitas publik.
“PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” kata Mulyanto.
Soroti Tantangan Geopolitik dan Demokrasi
Dalam forum tersebut, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS yang dinilai konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
“Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia,” ucap Sudirman.
Sementara itu, mantan Ketua Prodi Kajian Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman menilai Indonesia perlu memperkuat kemandirian diplomasi dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global.
“Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional,” ujar Suzie.
Dorong Tata Kelola dan Partisipasi Publik
Aktivis Marwan Batubara dalam diskusi itu menyoroti pentingnya penguatan perencanaan pembangunan, pengelolaan ruang fiskal, serta mitigasi benturan kepentingan dalam kebijakan publik.
Menurut Marwan, momentum saat ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan penataan fundamental demi menciptakan tata kelola yang sehat hingga 2029.
Di sisi lain, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menekankan pentingnya penguatan demokrasi melalui peningkatan kompetensi tata kelola dan pemberantasan korupsi secara konsisten.
FGD tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif demi menciptakan fondasi negara yang kuat, demokratis, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
