Pantau - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka mendorong percepatan transformasi digital penyelenggaraan ibadah haji nasional menuju program “Haji Paperless 2030” usai meninjau langsung sistem pengelolaan data jemaah Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Jumat (22/5/2026).
Temukan Ketergantungan Dokumen Fisik
Dalam kunjungan tersebut, Rieke bersama tim dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta KJRI Jeddah melakukan pemantauan ke dua syarikah pengelola data jemaah Indonesia 2026, yakni Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests.
Dari hasil peninjauan, Timwas Haji DPR menemukan masih adanya ketergantungan layanan haji Indonesia terhadap dokumen fisik di tengah kemajuan sistem digital terintegrasi yang diterapkan Arab Saudi.
“Di Raqeen kami melihat fakta sistem digital Saudi harus berjibaku dengan sistem konvensional Indonesia,” kata Rieke kepada Parlementaria.
Ia menjelaskan, di Raqeen Mashariq pihaknya menyaksikan penyimpanan fisik paspor jemaah Indonesia di loker-loker khusus yang dijaga bergantian oleh petugas syarikah.
Menurut Rieke, praktik tersebut menunjukkan tata kelola administrasi haji Indonesia masih belum sepenuhnya terdigitalisasi.
Saudi Jadi Contoh Integrasi Data Nasional
Saat melakukan kunjungan ke Al Bait Guests, Timwas DPR mendapat penjelasan mengenai konsep “Satu Data Saudi” dan Sistem Pemerintahan Digital berbasis Dashboard Nasional yang diterapkan pemerintah Saudi.
Sistem tersebut menghubungkan lebih dari 350 entitas pemerintah maupun swasta, mulai dari hotel, rumah sakit, transportasi, hingga syarikah dalam satu ekosistem data terpadu.
“Saudi telah membangun ekosistem digital nasional yang matang melalui SDAIA dan aplikasi Tawakkalna. Prinsip yang mereka gunakan adalah Once Only, cukup sekali memberikan data, manfaatnya dirasakan berulang,” ujarnya.
Rieke menilai integrasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan platform Nusuk menjadi langkah besar dalam modernisasi layanan haji Indonesia karena memungkinkan proses visa dilakukan otomatis dan real-time.
Ia menyebut integrasi tersebut juga berhasil mencatatkan rekor nol Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Dorong Haji Paperless 2030
Rieke mengatakan keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk baru menjadi awal dan Indonesia perlu segera membangun sistem data haji nasional yang sepenuhnya terintegrasi agar tidak terus bergantung pada infrastruktur digital negara lain.
“Keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk adalah pintu emas. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pengguna infrastruktur Saudi, tetapi mitra sejajar dengan sistem data sendiri,” katanya.
Timwas DPR juga mendorong pembentukan Tim Kerja Percepatan Integrasi Data Haji Nasional yang melibatkan Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Rieke, integrasi data harus dilakukan menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, pengurusan visa dan imigrasi, pelayanan di Arab Saudi, hingga pemulangan jemaah ke Indonesia.
“Targetkan Haji Paperless 2030, paspor fisik tidak lagi disimpan syarikah karena semua identitas sudah digital dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan kedaulatan data haji merupakan bagian penting untuk menghadirkan pelayanan yang lebih modern, aman, dan berpihak kepada jemaah Indonesia.
“Indonesia berdaulat atas data hajinya sendiri, untuk jemaah yang lebih berkah,” kata Rieke.
- Penulis :
- Shila Glorya
