Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan penanganan sampah di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari berbagai pihak.
Kenneth mengatakan camat, lurah, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di setiap wilayah harus bekerja sama karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pengelolaan sampah.
Menurutnya, pengelolaan sampah di Jakarta masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya.
“Masalah utama bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat soal pengelolaan sampah dari sumbernya,” ungkap Hardiyanto Kenneth yang akrab disapa Bang Kent.
Ia menilai perlu ada gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah hingga tingkat RT dan RW.
Kolaborasi tersebut dinilai harus dilakukan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, Sudin Lingkungan Hidup, RT/RW, hingga masyarakat.
Edukasi dan Pengawasan Dinilai Harus Diperkuat
Kenneth menegaskan edukasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara gencar, rutin, dan konsisten kepada masyarakat.
Menurutnya, pendekatan jangka pendek perlu diperkuat melalui sosialisasi langsung, pengawasan lingkungan, dan gerakan pemilahan sampah rumah tangga.
Selain langkah jangka pendek, ia juga meminta Jakarta memiliki strategi jangka panjang agar tidak terus mengalami persoalan sampah saat terjadi gangguan di TPST Bantargebang.
Kent mengingatkan sejarah krisis sampah Jakarta pada masa Gubernur Sutiyoso ketika akses menuju TPST Bantargebang terganggu akibat konflik sosial dan penolakan warga sekitar pada awal 2000-an.
Saat itu, Pemprov DKI Jakarta membuka kawasan Nagrak di Jakarta Utara sebagai lokasi penampungan sementara untuk mencegah penumpukan sampah.
DPRD Minta Jakarta Bangun Sistem Pengolahan Modern
Menurut Kenneth, langkah darurat pada masa tersebut memang dapat dipahami sebagai upaya penyelamatan kota, namun juga menjadi peringatan bahwa Jakarta terlalu bergantung pada pola lama pengangkutan dan pembuangan sampah.
Ia menilai krisis tersebut menunjukkan Jakarta belum memiliki sistem pengolahan sampah yang mandiri.
Sistem pengolahan sampah Jakarta juga dinilai belum kuat dalam pemilahan, daur ulang, dan penggunaan teknologi pengolahan sampah modern.
Kent memperingatkan ketergantungan terhadap TPST Bantargebang dapat menjadi persoalan serius bagi Jakarta.
Karena itu, ia meminta pengelolaan sampah dijadikan prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Kenneth menegaskan program pengelolaan sampah harus berhasil dan apabila tidak berjalan maka perlu diterapkan sistem reward and punishment.
- Penulis :
- Gerry Eka
