Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan pariwisata guna mengatasi ego sektoral yang dinilai masih menjadi kendala dalam pengelolaan destinasi wisata nasional.
Soroti Lemahnya Koordinasi Pariwisata
Komisi VII DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional saat Kunjungan Kerja ke Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (22/5/2026).
Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata Indonesia.
Novita Hardini menegaskan peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sangat penting dalam menyelesaikan persoalan koordinasi yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ungkapnya.
Kemenpar Diminta Jadi Komunikator Utama
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah.
Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membantu setiap pihak menjalankan perannya secara maksimal untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta mengembangkan destinasi wisata nasional.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Novita juga menekankan bahwa penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia berjalan lebih terintegrasi dan efektif.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
