Pantau - Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan Program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) yang bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem data terintegrasi.
Program tersebut menghadirkan pendekatan baru dalam tata kelola kesejahteraan sosial dengan mengandalkan integrasi data kependudukan digital dan berbagai data lintas lembaga untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
Melalui sistem ini, proses verifikasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik maupun usulan manual, melainkan memanfaatkan data yang saling terhubung untuk memotret kondisi sosial ekonomi warga secara lebih objektif.
Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial kerap diwarnai keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Warga yang tergolong mampu terkadang masih menerima bantuan, sementara keluarga rentan justru terlewat dari daftar penerima.
Perlinsos Digital hadir untuk menjawab persoalan tersebut melalui pemanfaatan data kependudukan, kepemilikan kendaraan, kepesertaan jaminan sosial, serta berbagai informasi relevan lainnya.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam menentukan penerima bantuan sesuai kondisi terkini masyarakat.
Bagi Surabaya, penerapan sistem tersebut sejalan dengan upaya membangun pemerintahan berbasis data yang selama ini terus diperkuat.
Infrastruktur internet yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah rukun warga di Surabaya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi program tersebut.
Selain itu, pemerintah kota juga menyiapkan lebih dari 12 ribu agen pendamping untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital yang tersedia.
Meski menawarkan berbagai kemudahan, digitalisasi layanan sosial juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses teknologi di kalangan masyarakat.
Kelompok lansia, penyandang disabilitas, warga berpendidikan rendah, hingga masyarakat yang tidak memiliki perangkat digital berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses sistem baru.
Karena itu, keberadaan ribuan agen pendamping dinilai penting untuk memastikan seluruh warga tetap dapat memperoleh layanan tanpa terkendala kemampuan teknologi.
Pendampingan tersebut juga menjadi upaya agar transformasi digital tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan.
Jika berjalan sesuai harapan, Perlinsos Digital dapat menjadi fondasi penting bagi kebijakan perlindungan sosial yang lebih presisi, transparan, dan tepat sasaran di Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
