HOME  ⁄  Nasional

Pengamat Unej Minta Pemerintah Perkuat Disiplin Fiskal di Tengah Pelemahan Rupiah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pengamat Unej Minta Pemerintah Perkuat Disiplin Fiskal di Tengah Pelemahan Rupiah
Foto: (Sumber : Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD. (ANTARA/Dok pribadi).)

Pantau - Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal terkait pengelolaan defisit, utang, dan kualitas belanja negara untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan Rupiah Dinilai Jadi Sinyal Bagi Pemerintah

Adhitya mengatakan belanja pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, ketahanan energi, pangan, dan produktivitas nasional.

Menurutnya, pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi penguatan dolar AS, tetapi juga menjadi indikator bahwa pasar sedang menguji ketahanan ekonomi Indonesia.

Ia mengungkapkan, "Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan."

Adhitya menjelaskan nilai tukar mencerminkan penilaian pasar terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di level 2,42 persen, rupiah tetap mengalami tekanan yang cukup signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan tidak hanya berkaitan dengan likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

Komunikasi Pemerintah Dinilai Berpengaruh pada Persepsi Pasar

Adhitya mencatat rupiah sempat menyentuh level Rp18.021 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6).

Ia mengatakan, "Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar Rp18.021 pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah."

Selain memperkuat disiplin fiskal, pemerintah juga diminta menjaga komunikasi publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku pasar.

Ia mengungkapkan, "Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar."

Adhitya menilai rupiah saat ini telah memasuki fase tekanan serius sehingga diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Ia juga mengingatkan ketergantungan terhadap impor energi masih menjadi salah satu faktor yang membuat rupiah rentan terhadap gejolak harga minyak dan ketidakpastian geopolitik global.

Adhitya mengatakan, "Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik."

Penulis :
Ahmad Yusuf