Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan para pejabat pemerintah di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi "prajurit HAM" yang mampu mengedukasi masyarakat serta membangun pemahaman positif tentang hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Ajakan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Kupang, NTT, pada Selasa.
ASN Didorong Jadi Sahabat HAM
Pigai menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM kepada masyarakat.
"Saya ingin agar ASN dan para pejabat pemerintah di NTT menjadi prajurit HAM yang mampu berbicara, mengedukasi, dan membangun opini positif tentang HAM di lingkungan masing-masing. Jadilah sahabat HAM dan bangun gema HAM di NTT," ungkapnya.
Menurut Pigai, HAM bukan hanya berkaitan dengan isu hukum dan politik, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
"Hak asasi manusia pada dasarnya hadir untuk melindungi dan menjaga manusia. Karena itu, HAM tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa HAM memiliki dua dimensi utama, yakni hak sipil dan politik yang melindungi individu dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Soroti Tantangan dan Pentingnya Partisipasi Publik
Pigai menilai implementasi HAM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan karena tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di NTT, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya literasi HAM.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan masyarakat luas.
"Dalam HAM, partisipasi itu nomor satu. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Jadi partisipasi publik itu wajib," tegas mantan Komisioner Komnas HAM tersebut.
Pigai menambahkan pendekatan pembangunan berbasis HAM akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
HAM Jadi Landasan Pembangunan Daerah
Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat NTT untuk membumikan nilai-nilai HAM dan menjadikannya sebagai landasan dalam pembangunan daerah.
Ia menilai penguatan kesadaran dan budaya HAM menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang menghormati martabat manusia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Pigai, pembangunan yang berorientasi pada HAM akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan memastikan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
