Pantau - Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Provinsi Papua yang akan mulai dikerjakan pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI John Herman Mampioper mengatakan empat Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun secara simultan di Biak, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.
"Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Pembangunan Difokuskan di Empat Wilayah
John menjelaskan pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis nasional di bidang pendidikan.
Selain empat lokasi utama, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi.
"Selain pembangunan gedung baru, kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi," katanya.
Kapasitas Sekolah Ditargetkan Meningkat
Menurut John, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut menjadi tantangan karena kapasitas sekolah saat ini masih terbatas akibat keterbatasan lahan.
Saat ini setiap sekolah hanya mampu menampung sekitar 100 siswa sehingga belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Herald J. Berhitu mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat termasuk analisis dampak lingkungan.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
