Pantau - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang tepat untuk membantu mengurangi tekanan fiskal negara di tengah dinamika ekonomi, termasuk melalui pengurangan anggaran program tersebut.
JK menyatakan kebijakan efisiensi pada MBG dapat menjadi salah satu cara untuk menekan pengeluaran negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional serta nilai tukar rupiah.
"MBG sudah dipotong, bagus itu," ungkap JK.
Menurut JK, krisis ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi fiskal sehingga pemerintah perlu menekan pengeluaran dan meningkatkan pemasukan negara untuk mengatasi tekanan ekonomi.
"Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan," ujar JK.
JK Sebut Sejumlah Opsi Pengurangan Beban Fiskal
Selain perbaikan tata kelola MBG, JK menyebut sejumlah opsi lain yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.
Opsi tersebut antara lain pengurangan anggaran koperasi, subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista).
JK juga menyambut positif langkah pemerintah yang melakukan efisiensi melalui perbaikan tata kelola MBG dan menilai Presiden Prabowo Subianto telah menyadari pentingnya pengurangan biaya dalam program tersebut.
"Alhamdulillah, Pak Presiden menyadari itu. Mengatakan kurangi biaya di situ (MBG). Akhirnya dikurangi," kata JK.
BGN Fokuskan MBG untuk Wilayah 3T dan Kelompok 3B
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan perbaikan tata kelola MBG pada 2026 diawali dengan optimalisasi efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat maupun kualitas menu yang diberikan.
Program MBG akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta difokuskan kepada kelompok sasaran 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
BGN telah menerbitkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana unit yang tidak melayani kelompok sasaran 3B akan ditangguhkan.
Untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan menerapkan sejumlah alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik menjelaskan bahwa setelah konsolidasi internal, BGN menyusun rencana kerja yang berfokus pada efisiensi anggaran dengan tiga langkah utama.
"Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia," ungkap Nanik.
Anggaran Program MBG tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun dengan langkah efisiensi yang mencakup pemfokusan ulang penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Penulis :
- Shila Glorya
