Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp150,4 miliar untuk tahun 2027 guna memperkuat agenda transformasi birokrasi, pelayanan publik digital, dan prioritas pembangunan pemerintah.
Tambahan Anggaran Diusulkan karena Pagu Belum Penuhi Kebutuhan
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan pagu indikatif kementeriannya pada 2027 ditetapkan sebesar Rp348,59 miliar, sementara kebutuhan awal mencapai Rp551,91 miliar sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp203 miliar.
Ia mengatakan, “Apabila dibandingkan dengan rancangan awal kebutuhan anggaran Kementerian PANRB sebanyak Rp551,91 miliar, terdapat selisih sebesar Rp203 miliar. Dengan demikian, pagu indikatif yang tersedia itu nampaknya masih perlu diperkuat.”
Usulan tambahan sebesar Rp150,4 miliar terdiri atas Rp62,6 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola aparatur sipil negara, serta Rp87,79 miliar untuk program dukungan manajemen.
Dengan penambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Kementerian PANRB pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp498,99 miliar.
Dana Difokuskan untuk Reformasi Birokrasi dan Layanan Digital
Rini menyampaikan bahwa tambahan anggaran diperlukan agar kementerian dapat menjalankan agenda prioritas transformasi birokrasi melalui penguatan pelayanan publik, pemerintahan digital, dan berbagai program pembangunan lainnya.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk transformasi manajemen ASN berbasis merit, transformasi pelayanan publik, transformasi pelayanan pemerintah digital, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Ia menyampaikan, “Kami berharap dukungan anggaran ini dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih efektif. Mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas usulan tambahan anggaran di tahun 2027 ini.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
