Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat mampu mendata sedikitnya 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan jumlah sasaran sensus di Jawa Barat sangat besar karena provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi.
“Jumlahnya sangat banyak ya, pelaku usaha mencapai jutaan, karena Jawa Barat ini penduduknya memang cukup banyak,” kata Sonny usai peluncuran Sensus Ekonomi 2026 bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.
Untuk menjangkau seluruh sasaran, BPS menerjunkan 40.573 petugas yang akan melakukan pendataan secara door to door.
Selain petugas lapangan, BPS juga mengerahkan pegawai organik untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Sonny mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, Jawa Barat memiliki aplikasi khusus bernama Jabar Eco Tech yang membantu proses pendataan usaha.
“Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Jadi di Jawa Barat ada namanya 'Jabar Eco Tech'. Pak gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pecatatan koordinat di tempat-tempat usaha,” ungkapnya.
Aplikasi tersebut memungkinkan petugas mengetahui lokasi berbagai jenis usaha yang berada di lingkungan RT dan RW.
Keberadaan sistem tersebut dinilai mempermudah proses pendataan dan pemetaan pelaku usaha di lapangan.
Sonny juga menyebut Gubernur Jawa Barat telah mengundang bupati, wali kota, Bank Indonesia, Apindo, OJK, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menandatangani komitmen bersama demi kelancaran sensus ekonomi.
“Jadi, mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya,” katanya.
BPS menekankan pentingnya pendataan langsung ke rumah-rumah warga karena banyak usaha yang dijalankan tanpa memasang papan nama atau identitas usaha.
Pendekatan tersebut juga dilakukan untuk menjangkau pelaku usaha digital yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Dedi, hasil sensus ekonomi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia bahkan mengusulkan agar sensus ekonomi di Jawa Barat dapat dilaksanakan setiap tahun.
Dedi juga menyarankan sensus penduduk dilakukan setahun sekali atau setidaknya dua tahun sekali guna memperkuat basis data pembangunan daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
