Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di tengah munculnya isu kemungkinan pemangkasan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menyampaikan Pemprov DKI menghormati kondisi fiskal nasional yang sedang dihadapi pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, "Pemprov DKI di bawah Gubernur Pramono Anung menyikapi hal ini dengan sikap bijak dan proaktif. Kami menghargai kondisi fiskal nasional, namun tetap fokus pada prioritas utama, yakni menjaga kesejahteraan warga dan akselerasi pembangunan menuju Jakarta lima abad."
Pemprov DKI Siapkan Efisiensi Anggaran
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran terkait kemungkinan berkurangnya DBH yang diterima DKI Jakarta dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi penurunan DBH.
Ia mengatakan, "Bisa jadi, DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar."
Menanggapi hal tersebut, Chico menyatakan Pemprov DKI memahami kekhawatiran yang disampaikan DPRD DKI Jakarta.
Pemotongan DBH yang terjadi sebelumnya diketahui telah berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Untuk menghadapi kemungkinan pengurangan DBH kembali, Pemprov DKI menyiapkan langkah antisipatif berupa efisiensi dan realokasi anggaran secara ketat.
Pemerintah daerah juga akan memangkas belanja yang tidak menjadi prioritas utama.
Langkah penghematan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Program Strategis dan PAD Tetap Diperkuat
Pemprov DKI memastikan program pendidikan gratis, layanan kesehatan, transportasi publik, pengelolaan dan penanganan sampah, penanganan banjir, serta penataan kawasan permukiman kumuh tetap berjalan.
Selain melakukan efisiensi, Pemprov DKI berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat sumber pendapatan daerah.
BUMD akan diberdayakan agar aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pemprov DKI turut menjajaki berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kerja sama pembiayaan dengan sektor swasta melalui skema Jakarta Collaboration Fund.
Pemerintah daerah juga akan memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan daerah lainnya yang memungkinkan.
Langkah-langkah tersebut dilakukan agar program-program strategis pembangunan tetap dapat berjalan meski terjadi tekanan terhadap pendapatan daerah akibat kemungkinan pengurangan DBH.
- Penulis :
- Shila Glorya
