Pantau - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sekitar 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus mengalami kerugian guna meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta mengurangi beban keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Presiden mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN dan entitas terkait mencapai lebih dari seribu perusahaan.
Menurut Presiden, banyak perusahaan tersebut tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban bagi keuangan negara.
Ratusan Perusahaan Negara Sudah Ditutup
Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah lebih dulu menutup sekitar 240 perusahaan negara yang terus mengalami kerugian.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat, 200 kalau tidak salah. Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang membutuhkan pembiayaan dari negara.
Menurut Presiden, biaya operasional dan remunerasi manajemen tetap harus dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.
Penutupan sekitar 240 perusahaan negara tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Presiden.
Restrukturisasi dan Konsolidasi BUMN
Presiden menilai keberadaan perusahaan-perusahaan yang terus merugi selama ini telah membebani keuangan negara.
Pemerintah karena itu melakukan restrukturisasi BUMN untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional.
Restrukturisasi tersebut juga ditujukan agar perusahaan negara mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa praktik tata kelola yang buruk di sejumlah perusahaan negara harus dihentikan agar aset negara tidak terus mengalami kerugian.
Di sisi lain, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara menargetkan pengurangan jumlah BUMN dan anak usaha dari sekitar 1.100 perusahaan menjadi 257 perusahaan.
Konsolidasi tersebut akan dilakukan melalui penggabungan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor.
Sektor yang menjadi sasaran konsolidasi antara lain logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, asuransi, dan sektor lainnya.
Kebijakan konsolidasi dan penutupan perusahaan negara ini diharapkan dapat menciptakan struktur BUMN yang lebih efisien, sehat, dan produktif.
- Penulis :
- Arian Mesa
