Pantau - Meninggalnya dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat latihan dasar militer memicu sorotan di DPR. Program ini disiapkan untuk mencetak pengelola koperasi desa dan kampung nelayan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rahmat Saleh menilai tragedi tersebut membuka persoalan pada desain dan pelaksanaan pelatihan.
"Kita harus paham bahwa tujuan dasar kita untuk memberikan pembekalan terhadap manajer-manajer yang sedang dilatih ini adalah bagaimana mereka pertama mempunyai kemampuan dan pemahaman yang utuh terkait dengan koperasi," ujar Rahmat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menyoroti arah pelatihan yang dinilai bergeser. Program tersebut seharusnya menitikberatkan pada kemampuan manajerial dan pemahaman koperasi.
"Jangan sampai porsi fisik dan militernya itu yang lebih besar. Sehingga orang-orang yang disiapkan mungkin belum siap mental atau belum siap secara fisik. Mereka siapnya untuk manajer, bukan sebagai seorang yang mengandalkan fisik yang kuat," tegas Rahmat.
Menurutnya, peserta tetap perlu disiplin dan memahami nilai kebangsaan. Namun, komposisi materi harus seimbang.
"Saya khawatirnya porsi-porsi yang diberikan dalam pelatihan itu tidak seimbang sehingga 'mohon maaf' banyak yang jadi korban," kata dia.
Fraksi PKS juga meminta langkah cepat dari pemerintah untuk menekan risiko lanjutan. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan.
"Oleh karena itu, ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara agar meminimalisir terjadinya risiko apalagi korban nyawa. Kita Fraksi PKS mewanti-wanti ini, karena apa? Satu nyawa itu sangat berharga bagi kita," ujar Rahmat.
Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga penyebab kematian terungkap.
"Jangan sampai ini baru awal, baru beberapa hari pelatihan dilakukan. Ini sudah ada korban meninggal dua orang. Dan ini kita sangat sedih dan berduka, berbelasungkawa kepada korban. Dan ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara," tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
