Pantau - Pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T yang meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah Fokus pada Kelompok 3B dan Wilayah 3T
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan fokus terhadap kelompok 3B dilakukan karena intervensi gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mencegah gizi buruk atau stunting.
"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujar Muhammad Qodari.
Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada wilayah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.
"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," kata Muhammad Qodari.
Menurut Muhammad Qodari, Program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena disalurkan secara rutin setiap hari selama masa sekolah berlangsung.
Pemerintah optimistis penataan dan penyempurnaan program akan meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek kualitas gizi dan higienitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," tuturnya.
Presiden Beri Mandat Penataan Program MBG
Muhammad Qodari menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata dan menguatkan tata kelola Program MBG.
"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," ucapnya.
Evaluasi dan pengembangan Program MBG juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang telah menerima paparan sejumlah rencana perubahan dari BGN untuk memperoleh masukan konstruktif.
Menurut Muhammad Qodari, masukan dari DEN menjadi salah satu dasar penting dalam proses evaluasi program.
DEN juga telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memotret kondisi pelaksanaan Program MBG di lapangan.
"(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Muhammad Qodari.
- Penulis :
- Shila Glorya
