KemenPPPA Pastikan Setiap Kebijakan Pemerintah Mendengarkan Suara Anak

Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun dengan mendengarkan suara, masukan, dan kebutuhan anak sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif.

Suara Anak Jadi Bagian Penyusunan Kebijakan

Pelaksana Tugas Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengatakan perubahan sosial tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari gerakan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia mengungkapkan, "Perubahan sosial tidak selalu lahir dari kebijakan besar pemerintah, tetapi juga dari desa dan kelurahan, sekolah, keluarga, forum anak, dewan anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tokoh agama, guru, hingga orang tua. KPPPA memastikan setiap kebijakan selalu mendengarkan suara anak, karena anak-anak mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan, butuhkan, serta solusi yang mereka harapkan."

Rini menyampaikan hal tersebut dalam Festival Kisah Inspiratif Wahana Visi Indonesia (WVI) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia mengajak seluruh pihak mengubah berbagai praktik baik menjadi kebijakan yang berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai proyek atau model semata.

Rini juga menegaskan perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, tidak hanya kementerian dan lembaga pemerintah.

Ia mengatakan, "Selain itu, kita juga perlu memperkuat kolaborasi karena perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat."

KemenPPPA Dorong Ruang Aman bagi Anak

Rini menyampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi berpesan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mampu menyampaikan persoalan, tetapi juga menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Ia mengungkapkan, "Tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah menyediakan ruang yang aman agar suara anak benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap satu anak berhasil dilindungi, berarti satu masa depan bangsa berhasil diselamatkan. Dengan melindungi setiap anak, Indonesia sedang menapaki jalan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045."

KemenPPPA menilai keterlibatan anak dalam proses pengambilan kebijakan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.