Pantau - Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan media sosial sebagai sistem peringatan dini melalui ekosistem Lontara+ untuk memperkuat layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data dalam merespons dinamika masyarakat secara cepat.
Media Sosial Jadi Sensor Sosial Kota
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem mengatakan media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi kanal penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai sensor sosial untuk mendeteksi persoalan sejak dini.
"Medsos tidak lagi menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi, tetapi sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah merespons berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang lebih besar.
Roem menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Kota Medan.
Perkuat Kolaborasi dan Pengambilan Keputusan
Pemkot Makassar juga menjadikan akun-akun informasi lokal sebagai mitra strategis dalam memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” ujarnya.
Seluruh data layanan publik dan dinamika media sosial terintegrasi ke dalam dashboard Wali Kota Makassar sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Pemkot Makassar menilai pendekatan tersebut membantu meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik melalui komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif.
Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026 juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi praktik terbaik antarpemerintah kota dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, ketahanan informasi, serta pelayanan publik yang lebih responsif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
