Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.
Andi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen hanya dapat dicapai apabila program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat bawah.
Ia mengungkapkan, “Tentu dalam pembahasan APBN 2027 kita ingin pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi sampai kabupaten itu sesuai dengan harapan, yaitu di sekitar 5,8 sampai 6,5 persen. Jadi seluruh APBN ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.”
Dukungan UMKM Dinilai Harus Lebih Komprehensif
Andi menilai pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada UMKM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
Ia mengatakan, “Kita berharap program pemerintah itu bisa betul-betul men-support UMKM. Mulai dari technical assistance, bimbingan teknis, inovasi teknologi, marketing sampai permodalan. Permodalan bukan berarti diberikan, tetapi melalui kerja sama dengan perbankan.”
Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembiayaan UMKM melalui sektor perbankan agar regulasi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berjalan secara efektif.
Andi menegaskan, “Peraturan OJK terkait dengan dana dari perbankan untuk UMKM, ini harus diawasi dengan baik bahwa perbankan betul-betul berpihak kepada UMKM. Saya yakin dengan UMKM ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.”
Pembangunan Desa Diusulkan Menjadi Prioritas RAPBN 2027
Selain memperkuat UMKM, Andi mendorong agar program pembangunan dari desa kembali menjadi salah satu prioritas dalam RAPBN 2027.
Menurutnya, evaluasi terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) perlu dilakukan, termasuk kemungkinan menghidupkan kembali transfer dana ke desa dengan sasaran yang jelas dan terukur.
Ia mengungkapkan, “Ada PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional) pemerintah yaitu pembangunan dari bawah, dari desa. Ini tentu perlu dievaluasi, apakah perlu kita hidupkan lagi transfer dana ke desa dengan tujuan yang jelas dan terukur, untuk pengembangan UMKM, kemudian untuk inovasi-inovasi teknologi ke bawah yang bisa dikuasai oleh masyarakat. Kemudian masyarakat bisa mengembangkannya untuk program-program ekonomi mereka.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
