SKP Keuskupan Timika Dorong Evaluasi Pendekatan Keamanan di Intan Jaya Demi Lindungi Warga Sipil

Pantau - Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Pastoral (SKP) Keuskupan Timika meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung.

Ketua SKP Keuskupan Timika Saul Paulo Wanimbo mengatakan pihaknya prihatin atas jatuhnya korban masyarakat sipil akibat konflik antara aparat TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).

SKP Keuskupan Timika menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah, yakni mengevaluasi kebijakan pengerahan pasukan nonorganik di Intan Jaya, membentuk tim investigasi independen oleh Komnas HAM, menegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, serta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan, media, organisasi keagamaan, dan pemantau HAM independen.

SKP Soroti Dampak Kemanusiaan Konflik

Saul mengungkapkan, "SKP Keuskupan Timika berharap berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil di Intan Jaya."

Menurut Saul, eskalasi konflik sepanjang Juni hingga awal Juli 2026 telah berdampak pada korban jiwa, pengungsian warga, kerusakan fasilitas sipil, serta terganggunya pelayanan dasar.

SKP Keuskupan Timika mencatat sedikitnya sembilan peristiwa yang disebut terjadi pada 18 Juni hingga 2 Juli 2026, mulai dari dugaan peledakan granat menggunakan drone, dugaan kekerasan terhadap warga sipil, penangkapan warga, pembakaran rumah, hingga penembakan kendaraan paroki dan sejumlah warga.

Minta Investigasi Independen dan Dialog Damai

Kasus terakhir yang disoroti adalah meninggalnya seorang ibu hamil berinisial MD bersama bayi yang dikandungnya akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Distrik Sugapa pada Kamis (2/7) malam ketika terjadi kontak tembak.

Saul mengungkapkan, "Kami menilai keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan."

Ia juga mengungkapkan pentingnya investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel karena terdapat perbedaan informasi yang berkembang di masyarakat dengan penjelasan aparat keamanan.

SKP Keuskupan Timika mengajak seluruh pihak yang terlibat konflik menghormati prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia serta mengedepankan penyelesaian secara damai melalui dialog.