Pantau - Produktivitas kebun sawit di bawah pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara disebut turun dari sekitar 18 ton menjadi 6,5 ton tandan buah segar per hektare per tahun. Data ini mengemuka dalam RDP Komisi VI DPR RI bersama perusahaan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Achmad, mengangkat sejumlah isu yang dinilai krusial. Ia memulai dari struktur organisasi, lalu bergerak ke kondisi kebun, hingga kemitraan dengan masyarakat.
Sorotan pertama mengarah pada struktur manajemen. Ia menilai fungsi penguasaan lahan belum terlihat jelas dalam dokumen yang diterima.
"Saya lihat dari struktur organisasi yang kami terima, direktur penguasaan tidak ada. Padahal ini sangat penting, apalagi APN menangani proses pengambilalihan perkebunan dari swasta," ujarnya.
Penjelasan kemudian datang dari manajemen APN yang menyebut posisi tersebut sudah masuk dalam struktur terbaru.
Pembahasan berlanjut ke kondisi kebun. Ia menggambarkan adanya penurunan kinerja yang cukup tajam di sejumlah wilayah.
"Yang terjadi sekarang kebun dipanen tetapi tidak dirawat. Ini menyebabkan produksi turun sangat signifikan," katanya.
Permintaan berikutnya menyasar transparansi data aset. Ia menekankan pentingnya informasi detail terkait sekitar 400 ribu hektare kebun yang dikelola.
Ia meminta pemetaan jelas mencakup tingkat produktivitas, kebutuhan peremajaan, hingga prioritas peningkatan produksi agar fungsi pengawasan berjalan optimal.
Sorotan juga menyentuh pola kemitraan dengan masyarakat. Ia menyebut adanya perubahan skema kerja sama setelah pengelolaan beralih ke APN.
"Saya menerima berbagai laporan bahwa pola kerja sama yang sebelumnya berjalan antara masyarakat dengan perusahaan swasta mengalami perubahan setelah pengelolaan beralih ke APN," ujarnya.
Ia menyinggung pola pembagian hasil yang sebelumnya memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Kondisi terbaru disebut memunculkan keluhan di beberapa wilayah.
"Kami meminta percepatan tata kelola karena masyarakat sekarang mempertanyakan kejelasan program plasma yang dijalankan," katanya.
Dorongan perbaikan kemudian ditutup dengan penekanan pada manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kebun.
"Keberhasilan pengelolaan aset perkebunan negara tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kepastian manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan," tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
