Pantau - Aduan terkait layanan pertanahan masih muncul, terutama menyangkut ketidakpastian waktu penyelesaian, biaya, serta alur proses. Kondisi ini mendorong tuntutan perbaikan sistem yang lebih transparan dan terukur.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN dan organisasi PPAT, Selasa (7/7/2026). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai kualitas layanan sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun.
“Mau cepat, aman, transparan, maupun soal biaya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN,” ujarnya.
Dengan latar belakang tersebut, ia menekankan pentingnya penetapan standar pelayanan yang jelas. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki kepastian waktu yang bisa diakses publik.
Ia mendorong agar proses, mulai dari penerimaan berkas hingga penerbitan dokumen, disusun dalam kerangka yang terukur dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
Dalam konteks layanan di lapangan, peran PPAT juga ikut disorot. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian sejak awal proses.
Bahtra meminta penjelasan rinci terkait alur, tahapan, serta estimasi waktu penyelesaian disampaikan secara transparan kepada pengguna layanan.
Ia menambahkan, persoalan pelayanan tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Sejumlah pengalaman juga menunjukkan kendala serupa masih terjadi.
Karena itu, ia menekankan transformasi pelayanan tidak boleh berhenti pada komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang berjalan efektif.
“Di era digital saat ini, pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit. Mari bersama-sama mendukung upaya Presiden Prabowo menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
