Pantau - Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, serta mengimbau warga tidak melakukan panic buying karena dapat memperpanjang antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Stok BBM Disebut Cukup untuk Kebutuhan Masyarakat
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager Marketing Operation Region (MOR) I–VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat tersebut, stok berbagai jenis BBM di seluruh terminal dan depot nasional berada dalam kondisi memadai.
"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi," kata Bambang.
Bambang juga menegaskan harga BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026.
"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya," ujarnya.
DPR Soroti Antrean dan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Meski stok BBM aman, Komisi XII DPR RI tetap memberikan perhatian terhadap antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan hasil rapat, antrean tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi serta meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.
Komisi XII DPR RI juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu berupa pembelian BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak.
Untuk mengatasi persoalan distribusi, Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah, seperti menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, mempercepat penyaluran BBM dari terminal menuju SPBU, dan memulihkan pelayanan distribusi kepada masyarakat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan penyaluran BBM subsidi yang mencakup Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah masih dalam kondisi aman.
Wahyudi menjelaskan kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah wilayah mencapai sekitar 10 hingga 15 persen yang berdampak pada meningkatnya antrean di SPBU, tekanan distribusi terutama di jalur logistik, serta peningkatan permintaan di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.
"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan," kata Wahyudi.
BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan normalisasi distribusi BBM, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, operasi lapangan, serta penindakan bersama aparat penegak hukum.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup.
Perusahaan telah melakukan berbagai langkah percepatan distribusi energi dengan menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU.
Pertamina Patra Niaga menegaskan kendala utama saat ini bukan pada ketersediaan stok BBM, melainkan percepatan distribusi hingga sampai ke SPBU.
Pemerintah bersama DPR berharap langkah perbaikan distribusi dapat membuat pelayanan BBM kembali normal sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa kendala.
- Penulis :
- Shila Glorya
