Pantau - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan sejak 2017 hingga Juni 2026.
Pembiayaan UMKM Capai Rp65 Triliun
Purbaya menyampaikan capaian tersebut saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
"Saya apresiasi untuk PIP sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Purbaya, akses permodalan menjadi faktor penting untuk menumbuhkan dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM dengan lebih dari 67 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
"Lebih dari 67 persen UMKM di antaranya merupakan usaha mikro, mereka menyumbang lebih dari 60 persen PDB (produk domestik bruto) dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja," ungkapnya.
Purbaya menambahkan usaha mikro memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi kelompok yang paling cepat terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi.
"Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak mereka tidak punya bantalan yang tebal," katanya.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah melalui PIP menurunkan suku bunga pinjaman usaha mikro dari 22,5 persen menjadi delapan persen.
Ekonomi Nasional Tumbuh 5,61 Persen
Purbaya menyampaikan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang tangguh.
Pada triwulan pertama 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, sedangkan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai pertumbuhan 5,8 persen.
Menurut Purbaya, masyarakat lebih merasakan kondisi ekonomi melalui aktivitas usaha sehari-hari dibandingkan angka statistik.
"Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai nggak, hasil tani ada pasarnya nggak, penghasilan cukup atau nggak. Itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM," ujarnya.
Ia menegaskan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas dalam APBN 2026 untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
