Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pegiat literasi, dan masyarakat untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) agar gerakan literasi nasional tetap berjalan.
Lestari Moerdijat menyampaikan upaya tersebut diperlukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan program peningkatan literasi di tengah berkurangnya anggaran Perpusnas.
MPR Minta Sinergi Perkuat Gerakan Literasi
Lestari Moerdijat mengungkapkan, "Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi."
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat melalui aksi nyata.
Ia mengungkapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.
Lestari juga menyatakan, "Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah.”
Anggaran Perpusnas Turun pada 2026
Lestari mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam membangun budaya baca serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, dan pegiat literasi.
Ia juga mengusulkan kebijakan fiskal yang ramah buku, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.
Menurutnya, "Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang.”
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR pada 16 Juli 2026, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 sebesar Rp377,9 miliar sehingga program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca dihentikan.
Jumlah anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi Perpusnas pada 2025 yang mencapai Rp721,6 miliar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
