Pantau - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Indonesia dapat menawarkan diri sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan Darmansjah terkait kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia pada 3-5 Agustus 2026.
"Indonesia bisa menawarkan diri untuk menjadi mediator penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja di sekitar Candi Preah Vihear di perbatasan kedua negara. Indonesia punya rekam jejak sebagai juru damai di kawasan itu," ungkap Darmansjah.
Sengketa Perbatasan Belum Tuntas
Darmansjah menjelaskan sengketa Thailand dan Kamboja bermula dari klaim kepemilikan Candi Preah Vihear yang berada di kawasan perbatasan kedua negara.
Ia mengatakan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada 1962 memutuskan Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja berdasarkan peta buatan Prancis pada 1907.
UNESCO kemudian menetapkan Candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia milik Kamboja pada 2008.
Meski demikian, Darmansjah menilai putusan ICJ dan penetapan UNESCO belum menyelesaikan persoalan karena batas wilayah di sepanjang perbatasan kedua negara belum ditegaskan secara menyeluruh.
"Batas yang tidak jelas menjadi pemantik konflik bersenjata di sepanjang perbatasan," ujarnya.
Indonesia Dinilai Punya Rekam Jejak Diplomasi
Darmansjah menilai Indonesia memiliki pengalaman sebagai mediator dalam berbagai konflik sehingga dapat berkontribusi mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperkuat stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN.
"Jika ASEAN ingin mandiri dalam geopolitik Indo-Pasifik, ia harus mampu menyelesaikan sengketa internalnya," kata Darmansjah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
