Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong pemberdayaan perempuan sebagai strategi memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara.
"Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam FGD Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diselenggarakan Kartini Leader Society di Jakarta, Jumat (7/8).
Rini menyebut kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital belum sepenuhnya setara karena penetrasi internet pada perempuan tercatat sekitar 79,79 persen, sedangkan laki-laki mencapai 83,95 persen.
Perempuan juga telah banyak berperan sebagai pengguna dan pekerja, tetapi belum selalu terwakili secara proporsional dalam pembentukan teknologi maupun ruang pengambilan keputusan.
Empat Langkah Memperkuat Peran Perempuan
Rini menilai perempuan perlu mengambil peran lebih kuat dalam transformasi digital, tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pihak yang memanfaatkan, memberikan perspektif, dan menentukan penggunaan teknologi.
Menurut dia, terdapat empat langkah yang perlu diperkuat untuk mendorong transformasi digital semakin inklusif, yakni memperluas akses, meningkatkan literasi digital dan kecerdasan buatan (AI), memperluas kesempatan, serta memastikan tata kelola AI tetap beretika dan berpusat pada manusia.
Pada aspek akses, prinsip digital by default tidak boleh berubah menjadi digital only sehingga layanan terintegrasi dan omnikanal tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Literasi digital juga dinilai tidak lagi cukup sebatas kemampuan menggunakan aplikasi karena perempuan perlu memahami pemanfaatan AI secara produktif dan kritis, termasuk terkait data, privasi, keamanan digital, risiko misinformasi, serta keterbatasan AI.
Perempuan yang telah memperoleh kompetensi juga perlu mendapatkan kesempatan menerapkannya melalui keterlibatan dalam proyek digital, pengujian pelayanan, evaluasi aplikasi, hingga pembahasan kebutuhan pengguna.
Tata kelola AI, menurut Rini, harus memastikan teknologi membantu manusia tanpa menggantikan tanggung jawab manusia serta tidak mereplikasi bias atau mengecualikan kelompok tertentu.
Kecakapan Digital Perempuan Dinilai Beri Dampak Luas
Rini menekankan peningkatan kecakapan digital perempuan dapat memberikan dampak luas karena lebih dari 60 persen UMKM dijalankan perempuan, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan, dan lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi juga perempuan.
"Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya," tuturnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998 Wardiman Djojonegoro turut menekankan pentingnya membangun kemauan dan keberanian perempuan untuk terus berkembang.
"Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini," ujar Wardiman.
Upaya pemberdayaan perempuan juga membutuhkan ekosistem berupa pendampingan dan dukungan, penguatan kemampuan digital, jejaring strategis, serta ruang aman untuk belajar, mencoba, dan berinovasi.
"Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Ekosistem yang kuat bukan hanya melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang," kata Rini.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
