Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mendorong penguatan kepemimpinan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai jenjang pemerintahan hingga tingkat desa.
Usulan tersebut disampaikan Veronica saat melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Veronica menilai peningkatan kapasitas, pendampingan, serta lingkungan yang memberikan ruang partisipasi diperlukan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
“Kepemimpinan perempuan perlu terus diperkuat dan didukung dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan ekosistem yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Dengan dukungan tersebut, perempuan dapat semakin berperan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di lingkungannya. Perluasan kesempatan bagi perempuan dapat dimulai dengan memperluas kesempatan perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan di tingkat desa,” kata Veronica di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan keterwakilan dan kapasitas perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu.
Menurut Veronica, perempuan perlu mendapatkan ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun bagian dari lembaga penyelenggara pemilu.
“Penguatan keterwakilan dan kapasitas perempuan dalam penyelenggara pemilu merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” kata Veronica.
Kementerian PPPA dan Kemendagri akan mendorong koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait upaya tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan melakukan telaah terhadap regulasi pemerintahan desa untuk mengidentifikasi peluang penyempurnaan aturan yang dapat mendukung kepemimpinan perempuan.
“Pada prinsipnya, kami mendukung penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Pemerintah daerah perlu terus memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan, sehingga potensi perempuan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan di daerah,” kata Tito.
Kementerian PPPA dan Kemendagri selanjutnya akan menindaklanjuti upaya penguatan keterwakilan perempuan sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan sekaligus mendukung pemerintahan yang lebih inklusif serta pembangunan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
