HOME  ⁄  Nasional

Ipuk Tegaskan Delapan Program Prioritas Prabowo 2027 Selaras dengan Pembangunan Banyuwangi

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Ipuk Tegaskan Delapan Program Prioritas Prabowo 2027 Selaras dengan Pembangunan Banyuwangi
Foto: Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Forkopimda setempat secara virtual mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Jumat 14/8/2026 (sumber: Pemkab Banyuwangi)

Pantau - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 2027 selaras dengan agenda pembangunan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ipuk setelah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi mengikuti secara virtual Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam Pidato Kenegaraan RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Prabowo menyampaikan delapan program prioritas pembangunan pada 2027 yang meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

"Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat," kata Ipuk.

Banyuwangi Perkuat Pangan dan Pendidikan

Pada program prioritas kedaulatan pangan, Banyuwangi telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk menjaga produksi pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Salah satunya melalui regulasi ketat yang melarang alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen guna mengamankan produktivitas pertanian.

Banyuwangi saat ini menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur sekaligus turut menopang cadangan pangan nasional.

Pada komoditas beras, Banyuwangi mencatat surplus sebesar 383.258,03 ton sepanjang 2025.

Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026, produksi beras Banyuwangi telah menghasilkan surplus sebesar 174.005 ton.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program yang berfokus pada pengentasan anak putus sekolah, perluasan akses masyarakat ke perguruan tinggi, dan penguatan pendidikan inklusif.

Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang memberikan kesempatan kuliah gratis kepada warga dari keluarga kurang mampu serta Beasiswa Progresif atau B-Pro dengan dukungan pendidikan hingga jenjang dokter spesialis.

Pemkab Banyuwangi juga menjalankan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Garda Ampuh untuk menangani persoalan anak putus sekolah.

Program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun atau Rindu Bulan turut dijalankan untuk mendukung penuntasan wajib belajar di tingkat desa.

Selain itu, terdapat program inklusi Agage Pinter bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Siswa Asuh Sebaya atau SAS yang mendorong kepedulian serta dukungan antarsiswa.

"Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya," kata Ipuk.

Layanan Kesehatan Diperkuat hingga Puskesmas

Pada sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi memusatkan perhatian pada penurunan stunting, penyediaan layanan kesehatan berbasis desa, serta penguatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.

Pemerintah daerah juga menjadwalkan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan di puskesmas agar layanan kesehatan berkualitas lebih mudah dijangkau masyarakat.

"Kami juga menjadwalkan dokter spesialis di puskesmas agar warga mendapat pelayanan berkualitas dan mudah dijangkau. Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik, sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia," jelas Ipuk.

Kemiskinan Banyuwangi Turun ke 6,13 Persen

Selain pangan, pendidikan, dan kesehatan, Pemkab Banyuwangi memberikan perhatian pada pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan di daerah.

Menurut Ipuk, tingkat kemiskinan Banyuwangi pada 2025 mencapai posisi terendah sepanjang sejarah daerah tersebut.

"Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah, yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025," kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi menilai berbagai program daerah yang telah berjalan, terutama pada bidang pangan, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, memiliki arah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Presiden Prabowo untuk 2027.

Penulis :
Arian Mesa