Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak negara-negara pendukung Board of Peace (BoP) dan dunia internasional memperkuat tekanan terhadap Israel setelah negara tersebut menolak berdirinya Palestina sebagai negara merdeka serta 15 poin proposal perdamaian BoP.
HNW menilai penolakan yang dinyatakan Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus 2026 menunjukkan hambatan terhadap upaya mewujudkan perdamaian dan solusi dua negara.
Ia mendorong delapan menteri luar negeri negara pendukung BoP, yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania, mengambil langkah lebih efektif setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus 2026.
Menurut HNW, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong terwujudnya Palestina sebagai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota melalui skema solusi dua negara.
“Sikap arogan dan penolakan Israel itu, selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP. Sehingga, sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Indonesia Didorong Maksimalkan Diplomasi
HNW mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang menyesalkan dan menolak sikap Israel tersebut serta mendorong Indonesia memainkan peran lebih maksimal dalam menggalang tekanan internasional.
“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam ketika rencana perdamaian yang telah digagas oleh BoP akhirnya malah ditolak mentah-mentah oleh Israel,” ujarnya.
HNW juga meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dengan negara-negara pendukung BoP, khususnya Amerika Serikat, untuk mendorong implementasi rencana perdamaian.
“Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa “usahanya” untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu, yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BoP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB,” tukasnya.
HNW Dorong Sanksi Tegas melalui Dewan Keamanan PBB
HNW berpandangan persoalan tersebut perlu dikembalikan kepada Dewan Keamanan PBB apabila Israel menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian BoP sesuai mandat DK PBB.
Ia berharap langkah internasional dapat mendorong pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer, pembangunan kembali Gaza, dan terwujudnya Palestina merdeka.
“Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel, agar perdamaian bisa benar-benar dihadirkan sesuai harapan Presiden Trump, dan sesuai harapan warga Gaza dan delapan negara pendukung BoP yang mengeluarkan pernyataan bersama di atas. Yaitu, dengan masuknya bantuan kemanusiaan, berhentinya serangan militer, dan dibangunnya kembali Gaza, serta berdirinya negara Palestina merdeka,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
