Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan darurat akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memastikan keselamatan warga sekolah sekaligus menjaga keberlangsungan pembelajaran di wilayah terdampak karhutla dan kabut asap.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penanganan dampak karhutla terhadap sektor pendidikan tetap mengedepankan tiga prinsip utama.
Prinsip pertama adalah menjadikan keselamatan seluruh warga sekolah sebagai prioritas utama.
Prinsip kedua adalah memastikan hak belajar murid tidak berhenti meskipun kegiatan pendidikan terdampak karhutla dan kabut asap.
Prinsip ketiga adalah memastikan proses pemulihan pascabencana telah direncanakan sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” ungkap Mu’ti.
Kemendikdasmen Siapkan Ruang Kelas Aman Asap
Kemendikdasmen akan bekerja bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan murid terdampak karhutla tetap mendapatkan hak belajar selama kondisi darurat.
Proses pembelajaran diarahkan agar tetap berlangsung secara efektif, adaptif, dan efisien dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.
Selain memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS, Kemendikdasmen akan menyediakan modul pembelajaran untuk mendukung kegiatan pendidikan selama kondisi darurat.
Kemendikdasmen juga akan menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan pada setiap kecamatan yang terdampak.
Ruang kelas aman asap tersebut disiapkan untuk membantu memastikan murid tetap dapat menjalani pembelajaran dalam lingkungan yang lebih aman.
Pemerintah turut menyiapkan pelayanan psikososial bagi warga pendidikan yang terdampak karhutla.
Rangkaian dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan secara aman dan adaptif bagi murid.
Posko Pendidikan Darurat Diaktifkan di Lima Provinsi
Kemendikdasmen akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi yang menjadi prioritas penanganan.
Pelaporan status pembelajaran juga akan dilakukan setiap hari melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memantau kondisi satuan pendidikan terdampak.
Pemerintah akan mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak karhutla dan kabut asap.
Kemendikdasmen juga akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan protokol pembelajaran darurat akibat asap karhutla agar kegiatan pendidikan berlangsung secara aman dan adaptif.
Langkah tersebut diambil karena data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Dapodik per 11 Agustus 2026 menunjukkan bencana karhutla memiliki skala paparan yang cukup besar.
PJJ Diterapkan di 3.524 Satuan Pendidikan
Kemendikdasmen mencatat sejumlah kabupaten dan kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat dampak karhutla dan kabut asap.
PJJ telah diberlakukan pada 3.524 satuan pendidikan dengan jumlah murid yang tercakup mencapai 571.338 orang.
Wilayah yang menerapkan PJJ mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.
PJJ juga diterapkan di wilayah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Wilayah lainnya yang menerapkan PJJ meliputi Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan kondisi karhutla dan dampak asap hingga akhir September 2026 dengan mengacu pada perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian.
- Penulis :
- Arian Mesa
