Prabowo Tekankan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla di Kalimantan

Pantau - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penegakan hukum menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Presiden dalam penanganan karhutla.

Penekanan tersebut disampaikan Prabowo dalam dua rapat koordinasi penanganan karhutla yang berlangsung di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Prasetyo menyampaikan keterangan mengenai arahan Presiden tersebut kepada media pada Sabtu.

Pemerintah Akan Tindak Pelaku Pembakaran

Prasetyo mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan apabila ditemukan tindak pidana atau pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak," ungkap Prasetyo.

Penegakan hukum tersebut tidak hanya berlaku terhadap satu kategori pelaku, tetapi dapat diterapkan kepada perorangan maupun korporasi.

Penindakan juga dapat menyasar individu atau pihak lain yang memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan pembakaran.

"Perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," kata Prasetyo.

Dengan demikian, pihak yang secara langsung melakukan pembakaran maupun pihak yang memberikan perintah dapat menjadi sasaran penegakan hukum.

Unsur Kesengajaan Karhutla Akan Ditelusuri

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dalam penanganan karhutla.

Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat faktor cuaca sebagai penyebab kebakaran, tetapi juga akan menelusuri kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

Apabila ditemukan unsur kesengajaan yang memenuhi kategori tindak pidana, pemerintah akan melakukan proses penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat.

"Itu menjadi salah satu penekanan," tegas Prasetyo.

Penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja menyebabkan karhutla menjadi bagian penting dari langkah pemerintah selain upaya pemadaman dan penanganan kebakaran di lapangan.