Pantau - Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 2026-2031 dinilai menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi internal sekaligus memperkuat kembali khittah Nahdlatul Ulama (NU).
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan Gus Kikin bersama KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam PBNU memiliki legitimasi kuat setelah terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.
"Sebagai nahkoda baru, Gus Kikin perlu melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan kembali PBNU ke depan," kata Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Gus Kikin tercatat memimpin perolehan suara dengan 472 suara atau rata-rata dua kali lipat dibandingkan calon ketua umum lainnya.
Ahmad menilai Gus Kikin memiliki modal kepemimpinan berupa legitimasi historis Tebuireng sebagai cicit Hadrotusyaikh KH Hasyim Asy'ari, penerimaan kuat di Jawa Timur, jejaring pesantren, serta karakter kepemimpinan yang relatif manajerial dan moderat.
Ahmad mengatakan rekonsiliasi internal perlu menjadi prioritas kepengurusan baru dengan merangkul kelompok yang berbeda pilihan dalam Muktamar NU dan memberikan ruang secara proporsional.
"Perlu dihindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all," ujarnya.
Menurut Ahmad, langkah tersebut sejalan dengan pernyataan Gus Kikin bahwa siapa pun yang menang harus mengakomodasi seluruh pihak dan menjaga kerukunan di lingkungan NU.
PBNU juga dinilai perlu memulihkan keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah dengan menempatkan kewibawaan ulama dan Syuriyah sebagai jangkar moral-organisasional, sementara Tanfidziyah berfokus pada pelaksanaan organisasi secara profesional.
Ahmad turut mendorong PBNU mengurangi tarikan politik praktis dengan tetap menjalankan peran dalam politik kebangsaan tanpa mencampurkannya dengan kepentingan elektoral individu maupun kelompok.
"Posisi ini justru sudah menjadi salah satu pesan Gus Kikin menjelang Muktamar," katanya.
Ahmad menilai Gus Kikin perlu membangun kembali hubungan PBNU dengan PWNU dan PCNU melalui silaturahmi kepada pengurus daerah, pesantren besar, kiai sepuh, badan otonom, serta kelompok muda NU.
"Model kepemimpinannya harus terasa sebagai PBNU yang mendengar daerah, bukan sekadar memberi instruksi dari pusat," ujarnya.
Kemandirian ekonomi juga dinilai perlu menjadi agenda konkret kepengurusan baru melalui penguatan koperasi, UMKM, pesantren produktif, jejaring usaha Nahdliyin, pendidikan vokasi, dan perluasan akses pembiayaan.
"Gus Kikin sendiri telah mengidentifikasi besarnya warga NU sebagai potensi kekuatan ekonomi," katanya.
Ahmad juga mendorong gagasan kembali kepada khittah dan Qanun Asasi diterapkan melalui tata kelola PBNU yang transparan, pembagian kewenangan yang jelas, penguatan basis data organisasi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi berbasis merit, serta mekanisme penyelesaian konflik internal secara institusional.
Menurut dia, penguatan tersebut diperlukan agar khittah tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi dasar pengelolaan organisasi selama masa kepemimpinan Gus Kikin hingga 2031.
- Penulis :
- Aditya Yohan
