Pantau - Keterbatasan alokasi dana Basarnas serta BMKG tahun 2027 memicu sorotan tajam DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi menuntut perhatian khusus pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Sekretaris Utama BMKG dan Basarnas di Senayan, Selasa (8/9/2026).
Alokasi anggaran operasional Basarnas dinilai minim serta memprihatinkan dari kebutuhan riil penyelamatan. Kondisi defisit belanja pegawai senilai Rp377 miliar berisiko mengganggu pemenuhan hak 1.146 CPNS dan 369 PPPK baru.
Pemenuhan kesejahteraan personel penyelamat merupakan hal mutlak penunjang kinerja garda terdepan operasi pencarian korban bencana. Zero alokasi anggaran belanja peralatan vital SAR seperti rescue truck, drone, hingga radar penyelamat disayangkan.
Ketiadaan alokasi perawatan alat penyelamat berbanding terbalik dari pengadaan kantong jenazah senilai hampir Rp1,9 miliar.
"Ini seolah-olah di dalam pemikiran saya, alat-alat itu sengaja tidak terpenuhi, nanti kerjanya di belakang saja, masukkan saja di kantong mayat, ini kenapa kantong mayatnya banyak banget, sementara peralatannya kemudian maintenance-nya malah tidak ada di 2027," sindir politisi NasDem tersebut.
Kondisi anggaran BMKG turut disoroti menyusul backlog dana mencapai Rp2,5 triliun dari kebutuhan total. Defisit anggaran pemeliharaan perangkat canggih senilai Rp377 miliar mengancam penurunan fungsi aset teknologi pemantau bencana.
Pembangunan pos pemantauan BMKG di Pulau Enggano Bengkulu didorong demi menjamin kelancaran sistem informasi wilayah terluar. Kehadiran pos darat vital mencegah keterisolasian komunikasi saat bencana alam melanda kawasan pesisir.
"Jadi saya ingin bahwa kedua lembaga ini anggarannya harus menjadi perhatian khusus," tegas legislator asal Bengkulu itu.
Kesiapsiagaan sarana penanggulangan bencana mendesak dipersiapkan matang sebelum terjadi kegawatdaruratan. Penguatan porsi alokasi anggaran Basarnas dan BMKG menjadi benteng utama perlindungan keselamatan warga negara.
- Penulis :
- Khalied Malvino
