Pantau - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat untuk memperkuat pelaksanaan tugas organisasi serta menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks.
Pejabat yang dilantik mencakup pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, koordinator, hingga subkoordinator di lingkungan BPKP.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dipimpin oleh Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa.
Aris menyampaikan kepercayaannya bahwa para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawabnya," kata Aris.
Agus Setiyawan Dilantik sebagai Direktur Investigasi IV
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Agus Setiyawan yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Investigasi IV.
BPKP juga melantik Ide Juang Humantito sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) BPKP.
Heli Restiati dilantik sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA).
Sejumlah pejabat turut dipercaya memimpin perwakilan BPKP di berbagai provinsi.
Rusdy Sofyan dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Farid Firman dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Kriso Wandi Siahaan dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Ayi Riyanto dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Harry Bowo dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Eko Hery Winarno dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
Buyung Wiromo Samudro dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Pejabat BPKP Berkomitmen Menjaga Integritas
Dalam prosesi pengambilan sumpah yang dipimpin Sekretaris Utama BPKP, para pejabat secara serempak menyatakan komitmen untuk menjaga integritas selama menjalankan tugas.
Para pejabat juga berjanji tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
"Saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," kata para pejabat secara serempak.
Setelah dilantik, para pejabat diharapkan menjadi penggerak dalam memastikan pelaksanaan tugas organisasi BPKP berjalan secara efektif.
Mereka juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian berbagai sasaran BPKP.
BPKP memandang pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan, melainkan momentum untuk memperkuat kapasitas organisasi.
Penguatan kapasitas organisasi diperlukan seiring dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dinilai semakin kompleks.
"Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi BPKP untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengawasan yang semakin kompleks," kata Aris.
- Penulis :
- Leon Weldrick
