Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Malaysia untuk memperkuat pembangunan perdesaan melalui sejumlah bidang, mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan desa hingga pengentasan kemiskinan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Kamis.
Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, sedangkan Pemerintah Malaysia diwakili Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang juga menjabat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia.
Yandri berharap MoU tersebut tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat perdesaan kedua negara.
"Kami berharap MoU ini bukan hanya sekedar dokumen yang tak bernilai, tapi kami ingin implementasi itu bisa dieksekusi, karena sejatinya kita diberi mandat oleh rakyat, ingin memberikan yang terbaik buat kesejahteraan rakyat," kata Mendes Yandri dalam sambutannya di kegiatan tersebut.
Ahmad Zahid Hamidi juga berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat dijalankan secara optimal oleh kedua negara.
"Kita berharap kerja sama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia.
Digitalisasi hingga Ekowisata Masuk Ruang Lingkup Kerja Sama
Kerja sama Indonesia dan Malaysia mencakup peningkatan kapasitas dalam pengelolaan desa serta pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung kemajuan wilayah perdesaan.
Kedua negara juga akan mengembangkan kewirausahaan perdesaan, usaha desa, ekowisata, dan agrowisata.
Pendidikan serta pelatihan vokasi dan teknis bagi kalangan pemuda desa turut menjadi bagian dari ruang lingkup kerja sama tersebut.
Pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu bidang yang akan dikembangkan bersama oleh Indonesia dan Malaysia.
Kerja sama pembangunan perdesaan itu juga dapat diperluas melalui pertukaran pengalaman dan data yang berkaitan dengan pembangunan desa di kedua negara.
Yandri mengatakan kesepakatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi sejumlah program konkret yang selama ini telah dikembangkan Kemendes PDT, termasuk desa ekspor dan desa wisata.
Desa Ekspor Buka Peluang Produk Indonesia Masuk Malaysia
Yandri menyebut program desa ekspor menjadi salah satu contoh yang dapat diperkuat melalui kerja sama dengan Malaysia.
"Kami punya desa ekspor. Saya sebagai Menteri Desa sudah melepas ekspor perdana dari Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, gula aren organik ke Malaysia," ujarnya.
Kemendes PDT sebelumnya telah melepas ekspor perdana gula aren organik dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, menuju Malaysia.
Kerja sama kedua negara diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi produk yang dihasilkan desa-desa di Indonesia untuk dipasarkan ke Malaysia.
Selain desa ekspor, kerja sama dapat diarahkan pada pengembangan desa wisata melalui promosi dan peningkatan kunjungan wisatawan kedua negara ke wilayah perdesaan.
Yandri mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan besar dalam pembangunan perdesaan karena terdapat 75.266 desa dan sebagian di antaranya masih masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Ia berharap kerja sama Indonesia dan Malaysia menghasilkan semakin banyak program yang berdampak terhadap kemajuan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
