Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menguji laboratorium 27 merek beras fortifikasi dan menemukan 25 di antaranya gagal memenuhi standar kandungan gizi pada label kemasan.
Merespons temuan krisis tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah memperkuat sistem pengawasan produk pangan olahan demi melindungi keselamatan konsumen.
Pemerintah telah memerintahkan penghentian produksi serta penarikan 25 merek beras bermasalah tersebut, lalu menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Netty menegaskan pentingnya kejujuran produsen saat menyantumkan informasi nutrisi pada kemasan pangan pokok.
"Kalau sebuah produk mencantumkan klaim kandungan gizi tertentu, maka klaim itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat membeli produk dengan keyakinan bahwa informasi pada label sesuai dengan isi sebenarnya," ujar Netty melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (22/9/2026).
Langkah penindakan hukum saja belum cukup menjaga keamanan pangan masyarakat. Netty meminta instansi terkait membangun sistem deteksi dini sejak tahap perizinan, produksi, distribusi, hingga barang beredar di lapak pedagang.
"Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah masyarakat dirugikan. Sistem pengawasan harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal," katanya.
Legislator DPR ini turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyamaratakan seluruh beras premium di pasaran sebagai produk berbahaya. Temuan Bapanas menyasar secara spesifik pada beras dengan label fortifikasi yang memalsukan kadar nutrisi.
"Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak muncul kepanikan atau kesimpulan bahwa seluruh beras premium bermasalah. Yang harus kita kawal adalah produk yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan," jelas Netty.
Beras memegang peran vital sebagai konsumsi harian masyarakat luas. Pemerintah wajib menjamin transparansi informasi gizi serta mutu keamanan setiap produk pangan konsumsi publik.
"Pangan yang dikonsumsi setiap hari harus memberikan kepastian, baik dari sisi mutu, keamanan maupun informasi kandungannya. Konsumen berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka bayar," pungkas Netty.
- Penulis :
- Khalied Malvino
