Pantau - Pengembangan kendaraan listrik nasional menghadapi pekerjaan rumah yang tidak hanya berkutat pada produksi kendaraan. Komisi VII DPR RI kini membedah kesiapan ekosistem mulai dari komponen, fasilitas pengisian daya, integrasi transportasi, hingga regulasi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, Panitia Kerja (Panja) kendaraan listrik memanggil asosiasi, organisasi pelaku industri, dan pakar untuk memetakan persoalan tersebut. Komisi VII ingin memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan industri sekaligus kebutuhan pelaku usaha.
Evita menjelaskan, Panja sengaja membuka ruang bagi pelaku industri untuk menyampaikan kondisi lapangan. Komisi VII ingin mengetahui persoalan yang menghambat pengembangan kendaraan listrik sekaligus mendengar harapan pelaku industri kepada pemerintah.
"Kita ini Panja memanggil organisasi, asosiasi, pakar ke komisi untuk mendengar pandangan mereka. Terutama tantangannya apa, permasalahan yang dihadapi para pelaku industri saat ini dan apa harapan mereka," kata Evita kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Selanjutnya, Komisi VII menyoroti kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Pembahasan tidak hanya menyentuh kemampuan produksi kendaraan, tetapi juga kesiapan komponen utama yang menopang industri kendaraan listrik.
Komponen Jadi PR
Evita melihat persoalan komponen sebagai salah satu tantangan penting. Industri memang mampu memproduksi kendaraan dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), tetapi kebutuhan komponen utama masih perlu mendapat perhatian.
"Masalahnya mengenai charging, komponen. Kita bisa produksi, TKDN bisa, tapi ada komponen-komponen utama seperti charger dan lain-lainnya. Jadi kesiapannya tidak hanya memproduksi kerangka kendaraan listrik itu sendiri, tetapi komponen-komponen utamanya seperti apa," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena industri kendaraan listrik membutuhkan rantai produksi yang lengkap. Penguatan komponen dalam negeri juga dapat mendukung keberlanjutan industri ketika pemerintah terus mendorong hilirisasi kendaraan listrik.
Momentum pengembangan industri kendaraan listrik juga mendapat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program strategis pemerintah dalam pidatonya di DPR RI pada 14 Agustus 2026. Evita melihat agenda tersebut sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.
"Ini momentum untuk menggerakkan kekuatan produksi kendaraan listrik nasional kita," ujarnya.
Namun, produksi kendaraan saja belum cukup untuk membangun ekosistem yang kuat. Pemerintah juga perlu menghubungkan kendaraan listrik dengan sistem transportasi nasional agar masyarakat dapat menggunakan kendaraan tersebut secara lebih praktis.
Transportasi Belum Sinkron
Pada sisi transportasi, Evita menemukan sejumlah kebijakan antarkementerian dan lembaga yang masih perlu pemerintah selaraskan. Integrasi tersebut mencakup akses pengguna kendaraan listrik terhadap transportasi publik dan fasilitas penyeberangan.
"Orang beli motor listrik, mobil listrik di mana? Tidak bisa pakai public transportation. Orang naik kendaraan listrik mau menyeberang itu tidak bisa saat ini," katanya.
Persoalan itu menunjukkan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Pemerintah perlu mempertemukan kebijakan industri, infrastruktur, transportasi, dan regulasi agar pertumbuhan kendaraan listrik tidak berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, Komisi VII akan melanjutkan pendalaman bersama kementerian dan lembaga terkait. Panja juga akan turun langsung ke sejumlah fasilitas produksi untuk melihat kondisi industri kendaraan listrik dari dekat.
"Kita akan mengunjungi pabrik-pabrik yang ada untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya produksi kendaraan listrik nasional kita," kata Evita.
Selain fasilitas produksi kendaraan listrik, Komisi VII juga menjadwalkan kunjungan ke PT Pindad dan PT Len Industri. Kedua perusahaan tersebut mendapat tugas dari pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik nasional.
"Kita sudah merencanakan akan berkunjung kepada PT Pindad dan Len. Mereka punya mapping, roadmap kendaraan listrik nasional itu seperti apa. Kita juga ingin mendengar itu," pungkasnya.
Langkah tersebut akan memperluas bahan evaluasi Panja sebelum Komisi VII menyusun pembahasan lanjutan. Dengan begitu, DPR dapat melihat kesiapan industri dari sisi produksi, komponen, infrastruktur, transportasi, hingga arah kebijakan kendaraan listrik nasional.
- Penulis :
- Khalied Malvino
