Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri menyusun rencana dan menghitung kebutuhan anggaran untuk memperluas layanan pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga pendidikan tinggi.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas mengenai pendidikan gratis yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti menjelaskan pemerintah mulai memperluas dukungan pembiayaan pendidikan pada jenjang TK melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Mulai tahun ini, dana BOS diberikan kepada seluruh murid yang belajar di jenjang SD dan TK.
Selain BOS, pemerintah menggunakan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen untuk memperkuat kebijakan pendidikan gratis bagi murid dari keluarga tidak mampu.
“Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar, red.) untuk murid dari keluarga tidak mampu,” ungkap Abdul Mu'ti.
PIP Murid TK Rp450.000 per Tahun Mulai 2027
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan layanan pendidikan gratis harus dimulai sejak jenjang TK.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru berupa pemberian dana PIP kepada murid TK mulai 2027 setelah selama ini jenjang tersebut belum mendapatkan dukungan melalui program tersebut.
Murid TK yang memenuhi ketentuan akan memperoleh dana PIP sebesar Rp450.000 per tahun mulai 2027.
“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” kata Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti menyebut sejauh ini terdapat sekitar 23 persen TK negeri di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah penerima dukungan pendidikan tersebut akan dihitung dan disampaikan lebih lanjut oleh pemerintah.
Pendidikan TK Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
Dukungan pendidikan sejak TK juga berkaitan dengan komitmen pemerintah menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak.
Karena TK menjadi bagian dari program wajib belajar, pemerintah akan memberikan dukungan dalam pelaksanaannya.
“Nanti jumlahnya (penerima, red.) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun. Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,” ungkap Abdul Mu'ti.
Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Program tersebut terdiri atas satu tahun pendidikan prasekolah atau TK, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.
Dalam pelaksanaannya, anak-anak berusia 5–6 tahun akan mendapatkan akses mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Rapat Pendidikan Gratis Berlangsung Dua Jam
Rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi di Istana Merdeka berlangsung selama kurang lebih dua jam.
Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah mengikuti rapat tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Rapat juga dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
- Penulis :
- Shila Glorya
