Pantau - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah menetapkan target nasional yang jelas dan terukur untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Pemenuhan infrastruktur air minum yang memadai merupakan hal mutlak. Selain memperluas cakupan layanan air minum, fasilitas yang baik juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Lasarus saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Lasarus mengatakan musim kemarau panjang dapat menjadi momentum untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat.
“Di saat kemarau panjang seperti sekarang, level pelayanan negara dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat bisa diukur. Kalau musim hujan kita cenderung dibantu oleh alam,” katanya.
DPR Minta Data Cakupan Layanan Air Bersih
Lasarus meminta Ditjen Cipta Karya menyampaikan data terkini mengenai persentase cakupan layanan air bersih dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.
“Data itu juga penting, nanti tolong sampaikan dari Cipta Karya cakupan layanan air bersih kita ini sudah berapa persen,” imbuhnya.
Ia mengatakan peningkatan akses air bersih telah menjadi bagian dari target pembangunan sejak program Millennium Development Goals (MDGs), sehingga pemerintah perlu menjelaskan perkembangan pencapaiannya hingga 2026.
“Sekarang sudah 2026, nanti tolong disampaikan, ini cakupan layanan air bersih kita sudah berapa persen, dibanding jumlah penduduk kita secara keseluruhan. Supaya kita tahu kita berada di titik mana hari ini,” paparnya.
Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang ditemuinya ketika melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan, termasuk di Pontianak.
“Kalau kami di Kalimantan kemarin, saya waktu kunjungan kerja itu foto Pontianak salah satu contoh. Kalau kita bicara ke Pontianak itu terbang hanya satu jam dari Jakarta kemudian pintu utama yang kita temui adalah Pontianak,” ungkapnya.
Menurut Lasarus, sebagian masyarakat masih menggunakan air yang tidak layak ketika musim kemarau sehingga persoalan tersebut perlu ditangani melalui kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah.
Pemerintah Diminta Susun Target Jangka Panjang
Lasarus meminta Ditjen Cipta Karya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar kebutuhan anggaran penyediaan air bersih mendapatkan perhatian.
Ia juga menekankan perlunya target jangka panjang mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai cakupan layanan air bersih secara optimal bagi masyarakat Indonesia.
“Kita nih sebetulnya untuk ketersediaan air bersih harus ada target. Sebetulnya kapan sih kita menyediakan air bersih itu untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ada target,” ungkapnya.
Menurut Lasarus, target tersebut perlu menjadi agenda pembangunan berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
“Siapa pun rezim pemerintahannya, kita dan Kementerian PU ini harusnya punya target. Kita mau mencapai titik pelayanan optimal ke masyarakat, mengejar 99 persen misalnya, di tahun ke berapa itu akan tercapai nanti. Ini harusnya ada gambaran,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
