Pantau — Anggaran Kementerian Transmigrasi yang sebelumnya berada di kisaran Rp400 miliar mendapat tambahan, tetapi Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai distribusinya masih terlalu terkonsentrasi pada satu program.
Mori bahkan menyebut porsi program tersebut bisa mencapai lebih dari 70 persen sehingga meminta alokasi untuk program unggulan lainnya diperkuat. Menurut dia, penambahan anggaran seharusnya ikut memperkuat berbagai agenda strategis Kementerian Transmigrasi, bukan hanya satu program tertentu.
“Kami melihat fokusnya terlalu tinggi sekali di sini, sementara berkaitan dengan transmigrasi ini banyak hal lain yang sebetulnya bisa Bapak fokuskan. Jadi ini kami melihat tidak imbang,” ujar Mori dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (24/09/2026).
Penilaian itu muncul karena sejumlah program lain berpotensi tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai apabila belanja terlalu terpusat. Mori meminta pemerintah menghitung kembali distribusi anggaran agar setiap program unggulan memiliki ruang untuk berkembang.
Selain komposisi anggaran, Mori menyoroti penataan kawasan transmigrasi yang memiliki irisan kewenangan dengan kementerian dan lembaga lain. Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang juga berkaitan dengan sejumlah agenda tersebut.
“Kami khawatir kalau Bapak betul-betul fokus hanya pada program ini, cita-cita Bapak dengan transmigrasi yang bermartabat itu akan terganggu,” katanya.
Mori menegaskan, DPR tidak mempersoalkan program prioritas pemerintah. Namun, ia meminta pemerintah menghindari konsentrasi anggaran yang terlalu besar pada satu agenda agar program unggulan lainnya tetap mendapat dukungan.
“Mungkin kalau kita lihat sekilas, bisa dibilang 70 persen lebih ada di sini. Mungkin mohon dipertimbangkan agar peralokasian terhadap program-program keunggulan Bapak lain itu diperluas,” ujarnya.
Di sisi lain, Mori menilai target program tertentu juga perlu mendapat perhatian. Ia mencontohkan program Translokal yang menetapkan target penempatan sebanyak 75 kepala keluarga (KK).
“Misalnya di Translokal itu hanya bicara penempatan 75 KK. 75 KK itu terlalu kecil menurut saya, Pak Menteri,” katanya.
Karena itu, Mori meminta Kementerian Transmigrasi mengevaluasi kembali target dan alokasi anggaran berbagai program unggulan. Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar seluruh agenda transmigrasi dapat berjalan lebih optimal dan tidak bergantung pada satu program.
“Ini menjadi atensi. Mohon atensi dari pimpinan agar sekali lagi ada revisi terkait target-target pada program-program keunggulan Bapak lainnya, tidak hanya di sini,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
