Pantau - Indonesia menyerukan aksi nyata untuk menjamin keselamatan personel kemanusiaan di zona konflik serta menolak impunitas terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan seruan tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (23/9/2026) waktu setempat.
"Hukum humaniter internasional jelas menerangkan personel kemanusiaan dan kesehatan harus dihargai dan dilindungi. Pelanggarnya harus diselidiki dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Sugiono.
Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan yang diluncurkan pada 2025 telah mendapatkan dukungan lebih dari 120 negara sebagai komitmen bersama untuk melindungi pihak yang menjalankan tugas kemanusiaan di tengah konflik dan bencana.
Indonesia Soroti Korban Personel Kemanusiaan
Sugiono mengatakan situasi di lapangan masih mengkhawatirkan karena ratusan personel kemanusiaan gugur saat menjalankan tugas dan fasilitas kemanusiaan menjadi sasaran serangan.
"Indonesia juga mengalami langsung tragedi itu," kata Sugiono.
Ia menyoroti kehancuran Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara akibat serangan Israel serta personel TNI yang gugur ketika bertugas di bawah panji PBB di daerah konflik.
Sugiono mengatakan jatuhnya korban dari kalangan personel kemanusiaan dan rusaknya fasilitas menunjukkan persoalan yang dihadapi bukan karena ketiadaan aturan, melainkan kegagalan mematuhi ketentuan yang sudah ada.
"Tak boleh ada impunitas bagi setiap pelanggaran hukum humaniter internasional," ujarnya.
Indonesia Dorong Resolusi di Dewan HAM PBB
Indonesia bersama Mesir dan Malaysia mendorong sebuah resolusi di Dewan HAM PBB untuk mengatasi gangguan terhadap akses kemanusiaan serta ancaman yang dihadapi personel kemanusiaan.
Indonesia juga mendorong penguatan kapasitas untuk melindungi pekerja kemanusiaan di garis depan dan persiapan pra-penerjunan wajib bagi pasukan penjaga perdamaian.
Sugiono menyerukan peningkatan pelatihan dan kesiapan personel sebelum penerjunan, penguatan koordinasi selama bertugas, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran situasional.
"Fokus kita harus berkutat pada memastikan deklarasi tersebut membuat perbedaan di lapangan. Melindungi mereka yang melayani kemanusiaan bukanlah tindak kemurahan hati, tetapi kewajiban," demikian Menlu RI.
Indonesia diwakili Sugiono sebagai kepala delegasi dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 di New York.
Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu (26/9) malam waktu setempat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
